JAKARTA – Dewan Pengurus Pusat (DPP) PERWIRANUSA (Perkumpulan Wirausahawan Rumah Rakyat Nusantara) menegaskan komitmennya dalam penyediaan hunian rakyat dengan menghadiri rapat strategis yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).
Agenda bertajuk “Rapat Pembahasan Draft PKS Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Tahun 2026” ini diselenggarakan di Menara Mandiri II, Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, pada hari Rabu, 3 Desember 2025.
Fokus 
pada Persiapan 2026 dan Penyegaran Regulasi Kehadiran PERWIRANUSA dalam forum ini merupakan langkah krusial dalam menyongsong tahun anggaran 2026. Berdasarkan undangan resmi yang ditandatangani oleh Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera, Sid Herdi Kusuma, pertemuan ini bertujuan untuk melakukan refreshment (penyegaran) regulasi terkait pembangunan rumah layak huni.
Selain itu, rapat ini menjadi momen evaluasi dan persiapan matang dalam rangka penyaluran pembiayaan KPR Sejahtera Tahun 2026, yang dituangkan melalui pembahasan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BP Tapera dengan asosiasi pengembang. Diskusi Intensif Seharian Penuh Dalam daftar undangan resmi BP Tapera, DPP PERWIRANUSA tercatat sebagai salah satu asosiasi pengembang utama yang diundang, bersanding dengan berbagai asosiasi lainnya. Rangkaian acara berlangsung intensif mulai pukul 09.00 WIB. Agenda dibuka oleh Plt. Direktur Pembiayaan Perumahan dan Layanan Digital, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi maraton mengenai Draft PKS yang dibagi menjadi beberapa sesi hingga sore hari. Hal ini menunjukkan keseriusan BP Tapera dan para pengembang, termasuk PERWIRANUSA, dalam memastikan regulasi tahun depan berjalan efektif demi integritas dan kualitas hunian bagi masyarakat.
Melalui partisipasi aktif dalam pembahasan draf kerjasama ini, PERWIRANUSA berharap dapat terus bersinergi dengan pemerintah dalam mewujudkan rumah pertama yang layak huni bagi masyarakat Indonesia.